PURWAKARTA, Indikasi-HukumNews.com
Proyek pemeliharaan drainase Paket 11 yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Purwakarta dengan nomor kontrak 63/SPK/PL-APBD.PEMEL/PPK.DPUTR/2025 senilai Rp98.509.000,00 yang bersumber dari APBD ini dikerjakan oleh penyedia jasa CV Cahaya Indah Bakti Subur, berlokasi di Kampung Cibolang, Desa Cibogo Girang, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta. Proyek tersebut diduga hanya menjadi ajang bagi penyedia jasa untuk meraup keuntungan semata.
Pasalnya, fakta di lapangan menunjukkan bahwa proyek drainase yang baru saja selesai dikerjakan sekitar satu bulan lalu sudah mengalami banyak kerusakan. Mulai dari lantai kerja yang sudah banyak mengelupas, pinggiran drainase yang retak, hingga lapisan acian tipis yang tampak mengelupas. (Minggu, 12/10/2025)
Yang lebih parah, terlihat beberapa pohon kelapa tidak ditebang terlebih dahulu, melainkan dijadikan bagian dari pondasi. Hal ini tentu sangat membahayakan, karena seiring waktu pohon akan tumbuh semakin besar dan berpotensi merusak pondasi yang baru dikerjakan tersebut.
Menurut salah satu warga yang pernah ikut bekerja dalam pembangunan drainase itu, ia menyampaikan:
“Untuk pondasi yang kiri ini, Pak, sudah ada. Cuma diplester sedikit dan diaci saja. Kalau yang sebelah sana normal dari awal, aciannya juga tipis banget. Kata mandornya, jangan terlalu tebal plesternya. Padahal, kata pengawas, aciannya harus digosok biar kuat. Ini mah kan enggak,” ungkapnya.
Dari pernyataan warga tersebut, jelas bahwa proyek pemeliharaan drainase Jalan Paket 11 ini diduga kuat tidak sesuai dengan spesifikasi, serta mengesampingkan kualitas dan kuantitas mutu drainase tersebut. Bahkan, terindikasi adanya pengurangan volume pekerjaan, terlihat dari adanya pohon kelapa yang tidak ditebang terlebih dahulu.
DPUTR Purwakarta dan pihak penyedia jasa harus bertanggung jawab atas kualitas proyek ini. Jangan biarkan uang rakyat dihambur-hamburkan untuk proyek yang tidak berkualitas. Dugaan bahwa proyek ini hanya dijadikan ajang untuk meraup keuntungan besar tanpa memikirkan kualitas dan kuantitas bangunan harus segera diselidiki.
(Yd)
